Tampilkan postingan dengan label Release Biro Humas UMY. Tampilkan semua postingan
Pancasila dan Ke-Indonesiaan dapat dimulai dari kelokalan yang ada. Dengan mengangkat hal-hal lokal yang sederhana dalam interaksi sehari-hari, nilai-nilai Pancasila dapat dilestarikan. Misalnya dalam mata pelajaran, banyak hal-hal lokal yang bisa diimplementasikan oleh guru dan dosen agar murid mau pun mahasiswa kenal dengan nilai-nilai lokal.
Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H. M. Idham Samawi, Mantan Bupati Bantul, saat menjadi pembicara dalam Seminar Peringatan Bulan Bung Karno yang bertema “Pancasila, Jati Diri Bangsa, dan Siasat Kaum Muda di Tengah Era Globalisasi”, yang diselenggarakan oleh Panitia Bulan Bung Karno yang bekerja sama dengan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (6/6) bertempat di Kampus Terpadu UMY. Dalam seminar ini juga dihadirkan Nur Kholik Ridwan (Penulis Buku Gus Dur dan Negara Pancasila) dan Fajar Junaedi, M,Si (Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UMY) sebagai pembicara. Acara ini merupakan rangkaian acara Peringatan Bulan Bung Karno yang akan diakhiri dengan Panggung Rakyat, bertempat di DPRD DIY, 20 Juni mendatang.
Idham mengatakan, internalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dengan cara yang sederhana. “Misalnya, dalam pelajaran Matematika, yang dikenalkan jangan ‘dua Aple Washington ditambah dua Apel Malang sama dengan berapa?’. Tapi munculkan hasil-hasil lokal. Kalau itu di Bantul, lalu apa hasil bumi Bantul? Bisa diterapkan seperti itu,” ujarnya.
Indonesia, lanjut Idham, hanya butuh satu orang saja untuk mengubah keadaan. “Satu orang saja, tapi yang berani, punya kapasitas, punya integritas. Satu orang itu harus siap memperjuangkan kedaulatan rakyat. Punya nyali dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia,” lanjutnya.
Pembicara yang lain, Nur Kholik Ridwan, mengatakan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah pemimpin berjiwa negarawan. “Saat ini, belum ada pemimpin yang siap menerima kekalahan demi rakyatnya. Untuk mendandani bangsa ini, kita harus tahu betul tentang sejarah, paham betul bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kita juga harus dapat memanfaatkan Demokrasi dan Teknologi Informasi untuk melakukan perlawanan,” jelasnya.
Sementara Fajar Junaedi menambahkan, secara sederhana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan mahasiswa dengan menanamkan jiwa anti copy-paste. “Lebih baik membuat karya sederhana yang orisinil, dari pada karya bagus tetapi hasil nyontek,” pungkasnya.
Setiap pemimpin di Indonesia harus berjiwa Pancasila. Pemimpin harus mampu menghayati nilai-nilai Pancasila serta memahami makna Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila demi kepentingan rakyat. Selain itu, seorang pemimpin juga harus paham mengenai pluralitas agar implementasi Pancasila dapat disesuaikan dengan kultur masyarakat yang notabene berbeda satu sama lainnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H.M. Idham Samawi, Mantan Bupati Bantul, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional berjudul “Membingkai Kepemimpinan Indonesia, Merubah Wajah Demokrasi Indonesia Demi Mewujudkan Cita-Cita Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (5/6) bertempat di Aula Masjid Ahmad Dahlan, UMY.
Idham mengatakan, mahasiswa adalah calon-calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa harus dididik agar nilai-nilai Pancasila dapat melekat dan menjadi pedoman kepemimpinan. “Pancasila itu bukan harus disakralkan, justru harus diamalkan. Tidak perlu jauh-jauh, misalnya, ada pedagang pasar tradisional yang terjerat rentenir, karena buta huruf dan tidak punya nyali masuk ke bank yang resmi. Mahasiswa dapat mengadvokasi, bagaimana caranya agar pedagang itu bisa mendapatkan kredit dari bank yang resmi, kalau perlu buatkan surat-suratnya. Jadi tidak membiarkan pedagang semakin terlilit hutang. Pedagang yang buta huruf itu mungkin saja tidak tahu, atau tidak berani,” jelasnya bersemangat kepada para mahasiswa.
Bangsa Indonesia, lanjut Idham, harus dididik dengan ideologi, yakni Pancasila. Hal ini penting agar pemimpin-pemimpin masa depan Bangsa Indonesia kelak mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. “Bangsa-bangsa yang besar di dunia itu, katakanlah misalnya Amerika, dididik dengan ideologi. Coba amati film-film dari Amerika. Walau pun sebentar, pasti bendera Amerika selalu muncul. Mereka dididik dengan ideologinya. Begitu pula Indonesia. Saya yakin, pendiri bangsa ini memiliki maksud tertentu mengapa mencetuskan Pancasila. Jangan hanya karena sebuah perbedaan lalu kita saling menindas. Apa pun agamanya, warna kulitnya, kita adalah sama-sama manusia yang butuh oksigen, butuh makan. Itulah persatuan yang harus dibangun,” ujarnya.
Yogyakarta, 5 Juni 2012
Pemilihan umum (pemilu) 2014 harus menjadi agenda
bersama, demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Menciptakan pemilu yang
berkualitas bukan hanya menjadi agenda KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja, namun
seharusnya juga menjadi agenda partai dan masyarakat sipil. Harus ada sinergi
antara penyelenggara pemilu yang jurdil (jujur adil), partai politik yang
berkualitas, serta pertautan publik yang kuat. Pencapaian pemilu 2014 yang
berkualitas ini penting, karena melihat pemilu 2009 yang banyak memiliki
catatan kurang memuaskan, bukan tidak mungkin, kegagalan pemilu di 2014 akan
menimbulkan banyak dampak yang negatif di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sigit Pamungkas,
SIP, MA, (Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017) dalam Seminar Nasional
bertajuk “Menyongsong Pemilu 2014 Yang Berkualitas” (Sosialisasi UU No 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Ruang Seminar Gedung AR.
Fachruddin B Lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (22/5). Dalam
acara yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Komap) ini
juga hadir Bambang Eka Cahya Widodo, SIP, Msi (Ketua Bawaslu 2010-2012) serta
Dr. Inu Kencana Syafei (Rektor Universitas Pandanaran sekaligus Dosen Ilmu
Pemerintahan UMY).
Menutur Sigit, dampak yang mungkin terjadi bila
pemilu 2014 mendatang tidak berkualitas cukup mengkhawatirkan. “Bila pemilu
nantinya tidak berkualitas, maka pemilu yang seharusnya meredakan konflik
justru akan menjadi pemicu konflik. Pemilu yang berkualitas juga penting agar
dapat menjadi legitimasi kemenangan aktor-aktor politik pemenang pemilu. Kalau
sampai pemilu 2014 gagal lagi, maka rakyat akan semakin sentimentil terhadap
demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia, dan akhirnya berpotensi menurunkan
partisipasi pemilih di pemilu,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Sigit,
harus ada indikator-indikator sebagai panduan agar pemilu berjalan secara berkualitas.
“Antara lain dengan dilaksanakannya pemilu tersebut oleh penyelenggara yang
profesional, independen, dan kredibel. Independen artinya penyelenggara mampu
menjaga jarak yang sama dengan berbagai aktor politik, baik yang sedang
berkuasa mau pun yang tidak. Selain itu, beberapa indikator yang lainny adalah
hak pilih bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, tingkat literasi
(melek) politik masyarakat yang baik, partai dengan program yang kuat, kandidat
dengan rekam jejak yang positif, peradilan pemilu yang cepat dan independen,
konversi suara yang tepat, serta kompetisi yang fair,” terangnya.
Pembicara yang lain, Bambang Eka Cahya,
menambahkan bahwa sebuah pemilihan umum selalu memiliki stakeholder yang harus bersinergi satu sama lain agar semua
berjalan dengan baik. “Stakeholder
pemilu yaitu peserta pemilu baik pasangan calon mau pun perseorangan, media
massa dengan berbagai kepentingannya, masyarakat pemilih, serta pemerintah baik
pusat mau pun daerah, yang ke semuanya harus bersinergi dan saling mendukung,”
terangnya.
Yogyakarta, 22 Mei 2012
Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY) melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding)
dengan Herry Zudianto, mantan Walikota Yogyakarta. Kerja sama ini
dilakukan UMY dalam rangka melakukan inovasi di dunia pendidikan yang
semakin kompetitif dan penuh tantangan. Kerja sama ini bertujuan untuk
semakin mengembangkan berbagai program yang telah dirintis JKSG, seperti
penelitian maupun seminar dengan skala nasional dan internasional.
Penandatanganan MoU ini juga menandai diluncurkannya “Herry Zudianto
Fellowship Award”, di mana fellowship-nya disediakan oleh Herry Zudianto.
Demikian
disampaikan oleh Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Direktur JKSG UMY, saat
acara penandatanganan MoU berlangsung, Senin (21/5) di Kampus Terpadu
UMY.
Menurut Nurmandi, Herry Zudianto Fellowship Award
adalah bentuk penghargaan kepada Herry Zudianto, yang telah berhasil
memimpin kota Yogyakarta sebagai walikota selama dua periode
(2001-2011). “Beliau telah membawa perubahan yang besar terhadap Kota
Yogyakarta ke arah yang lebih baik. Beliau juga masih terus melayani
masyarakat dengan menjadi ketua PMI Yogyakarta,” ujarnya.
Terkait fokus dari fellowship award tersebut, Nurmandi menambahkan, “Herry Zudianto Fellowship Award akan fokus pada pengembangan kajian manajemen publik, peningkatan lesson learned
bagi pejabat publik dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan manajer
publik, upaya memberantas korupsi, serta diseminasi informasi sebagai
upaya peningkatan sumber daya manusia sektor publik,” jelasnya. Selain
itu, lanjut Nurmandi, ada dua sub program yang akan dijalankan, yakni
Program Bantuan Pendidikan (Scholarship) dan Program Bantuan Riset (Research Fellowship).
“Program Bantuan Pendidikan akan diberikan khusus bagi mahasiswa
Magister Ilmu Pemerintahan UMY, sementara Program Bantuan Riset terbuka
lebar bagi para peneliti/akademisi yang memiliki minat kajian pada
Manajemen Publik dan isu-isu terkait governance. Tentu saja, akan
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti IPK (Indeks Prestasi
Kumulatif), TOEFL, dan yang lainnya dalam memperoleh Program Bantuan
Pendidikan,” terang Direktur JKSG yang juga Dekan Fisipol UMY ini.
Herry
Zudianto sendiri yang juga datang dan menandatangani MoU , mengaku
bangga dan senang dengan adanya kerja sama ini. “Suatu kehormatan bagi
saya, karena sudah ‘dijawil’ untuk ikut berperan serta di sini. Semoga
bisa memperluas peran agar dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat,”
ujar Herry yang saat ini aktif menjadi ketua PMI DIY.
Biro Humas dan Protokol UMY
21 Mei 2012
UKM (Unit
Kegiatan Mahasiswa) Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhasil
membawa pulang medali Runner Up (Juara II) di Kompetisi UNAIR CUP, Surabaya.
Tim Tapak Suci yang diwakili oleh Akbar Abdul Ghafar (Ilmu Ekonomi 2010) dan
Wisnu Sapto Nugroho (Pertanian 2009) ini mengikuti jenis pertandingan “Fight”,
yakni bertarung dengan sistem gugur dalam Invitasi Pencak Silat Tapak Suci
Se-Jawa dan Sumatera 2012. Wisnu Sapto Nugroho berhasil menjadi Runner Up
setelah tiga kali bertanding m elawan UAD (2 kali) dan STAI Lukman Hakim.
Seperti
disebutkan Wisnu Sapto Nugroho pada Rabu (16/5) saat ditemui di Kampus Terpadu
UMY, dirinya dan tim Tapak Suci UMY berangkat ke Surabaya pada tanggal 4 Mei
untuk mengikuti jalannya acara sampai dengan tanggal 13 Mei 2012. Selama kurang
lebih 9 hari, tim Tapak Suci UMY mengikuti rangkaian pertandingan yang
melibatkan sekitar 800 orang peserta, mulai SD (Sekolah Dasar) hingga
mahasiswa. “Untuk pertandingan mahasiswa, diikuti oleh 22 Universitas
Se-Indonesia. Kami mengikuti pertandingan “Fight”, bertarung di matras dengan
sistem gugur. Jenis pertandingannya ada dua, “Fight” dan “Seni”. Kalau yang
“Seni”, lebih menekankan pada rangkaian jurus yang digunakan,” ujar mahasiswa
kelahiran Banjarnegara, 21 Juli 1991 ini.
Walau pun
membanggakan, Wisnu sebenarnya menginginkan untuk menjadi Juara Pertama. Namun
demikian, banyak hal dapat dijadikan pembelajaran baginya. “Dilihat dari jam
terbang kami, khususnya saya, masih kurang. Persiapan mengikuti pertandingan
pun masih sangat kurang. Sehingga setelah mengikuti lomba ini, saya dapat
membagi pengalaman saya kepada teman-teman di UKM Tapak Suci UMY, untuk lebih
rajin berlatih. Latihan rutin itu wajib, selain itu juga harus sering try
out keluar untuk semakin meningkatkan kemampuan,” tegas mahasiswa yang
menargetkan untuk lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya ini. Rekan satu
tim Wisnu, Akbar Abdul Ghafar, bertanding hingga perempat final, namun kemudian
gugur di perempat final
tersebut.
Yogyakarta,
16 Mei 2012
Banyak sekali kebohongan dilakukan oleh industri rokok.
Beberapa diantaranya adalah ditutupinya dampak negatif pada kesehatan dengan
dalih akan menghilangkan pekerjaan para petani tembakau, ditutupinya fakta
bahwa rokok memiliki kaitan langsung pada pembentukan kanker di dalam tubuh,
dan masih banyak lagi. Selain itu, rokok juga memiliki konsekuensi ekonomi.
Perokok cenderung lebih mementingkan membeli rokok dibandingkan makanan sehat,
pendidikan, dan kesehatan.
Bila di negara maju rokok sudah ditinggalkan karena merupakan
pembunuh nomor satu, di Indonesia perokok muda justru jumlahnya semakin
bertambah besar. Hal ini diperparah karena pemberantasan rokok lebih sulit
dilakukan di Indonesia karena pemerintahnya korup dan lemah.
Oleh karena itu, MTCC dan FKIK UMY ingin berkontribusi aktif
dalam perwujudan Indonesia yang lebih baik dengan menggelar Bedah Buku “A Giant
Pack of Lies: Menguak Kebohongan Industri Rokok”, yang akan dilaksanakan pada
Hari Sabtu, 12 Mei 2012, Pkl. 09:30 – 12:00 WIB, di Ruang Sidang Gedung AR
Fachrudin B Lt. 5, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam acara ini akan
dihadirkan Mardiyah Chamim (Penulis Buku “A Giant Pack of Lies: Menguak
Kebohongan Industri Rokok”) sebagai pembicara, serta H. Herry Zudianto, SE,
Akt, MM (Walikota Yogyakarta 2001-2006 dan 2006-2011) dan Prof. Dr. H. Edy
Suandi Hamid, M.Ec (Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) sebagai
pembahas.
Buku “A Giant Pack of Lies : Menguak Kebohongan Industri
Rokok” menggali sisi keindustrian dan menguak propaganda menyesatkan yang
dilancarkan industri rokok. Dari acara yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah
Tobacco Control Center (MTCC) dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY
ini, diharapkan akan mampu menginformasikan kepada masyarakat luas dan membuka
pemahaman dan kesadaran mengenai rokok. Untuk itu, acara ini perlu
disebarluaskan sebagai kampanye besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih
sadar dan mampu beraksi, sekaligus berdampak untuk menjadikan DIY sebagai
Kawasan Tanpa Rokok.
Yogyakarta, 11 Mei 2012
Pendidikan di Indonesia masih mengalami keadaan yang
problematik. Distribusi guru masih belum merata, di samping kualitasnya yang
masih rendah. Sebanyak 21% sekolah di perkotaan, 37% sekolah di pedesaan, dan
66% sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru. Padahal, jumlah guru
tersedia banyak di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan, Ph.D.,
penggagas Indonesia Mengajar sekaligus Rektor Universitas Paramadina, saat
mengisi Roadshow Indonesia Mengajar, Selasa (8/5) bertempat di Kampus Terpadu
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Acara ini adalah acara yang
diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY untuk memperingati
Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei yang lalu.
Dalam kesempatan ini, Anies menjelaskan bahwa Indonesia
Mengajar adalah upaya untuk melihat pendidikan sebagai gerakan, bukan hanya
program. “Bila sebagai program, maka masyarakat hanya sebagai penerima program
saja. Tetapi, apa kita akan membiarkan saja pemerintah menyelesaikan
permasalahan pendidikan dengan hanya menontonnya? Kalau gerakan, maka itu
adalah juga milik kita, kita ikut bergerak,” jelasnya.
Indonesia Mengajar, menurut Anies, adalah salah satu upaya
melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia. Selain menginspirasi, para pengajar
muda ditempa untuk belajar mandiri dan mengajarkan sesuatu yang baru, di tempat
yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. “Mengajar di pelosok negeri
ini, bukan sesuatu yang mudah. Perlu usaha untuk dapat bertahan dengan keterbatasan.
Bukan hanya akan menjadi inspirasi, tetapi pengajar muda akan belajar melakukan
lompatan jauh,” lanjutnya.
Yogyakarta, 8 Mei 2012
Politik uang bagaikan kentut. Tidak jelas siapa yang
mengeluarkan, tetapi baunya menyengat. Politik uang dapat kita rasakan, tetapi
pelakunya sulit sekali ditangkap. Bahkan, yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan
uang pun tidak dihukum. Sebagian orang menganggap bahwa politik uang adalah hal
yang biasa dilakukan dari mereka yang hendak menjabat sebagai kepala daerah
atau anggota dewan. Padahal, praktik politik uang inilah yang menggagalkan
suksesnya pemilukada/pemilu yang diharapkan menjadi mekanisme pergantian
kekuasaan di daerah dengan cara yang demokratis, jujur, adil, dan transparan.
Dr. Zuly Qodir, Dosen Pasca Sarjana/Magister Ilmu
Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengatakan hal tersebut
saat mengisi Workshop “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam
Pemilu”, Rabu (2/5) bertempat di Kampus Terpadu UMY. Dalam acara yang
diselenggarakan oleh Fisipol UMY bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Bantul ini, juga menghadirkan Zaenal Arifin Muchtar, SH.,LL.M
(PUKAT UGM) dan Dr. Inu Kencana Syafei (Dosen Fisipol UMY) sebagai pembicara.
Menurut Zuly, saat ini praktik politik uang masih sangat
tinggi di Indonesia. “Praktik politik uang mendominasi sepanjang pilkada 2011.
Dari catatan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dari 1.718 laporan dugaan
pelanggaran yang diterima selama pelaksanaan pilkada, sebanyak 367 laporan di
antaranya masuk dalam kategori politik uang. Politik uang ini biasanya muncul
dalam bermacam bentuk menjelang pilkada, seperti bujukan untuk menyoblos dengan
imbalan rupiah, pemberian hadiah, dan diselenggarakannya berbagai turnamen
menjelang pemilukada,” jelasnya.
Dilihat dari dampaknya, lanjut Zuly, yang paling membahayakan
dari praktik politik uang adalah adanya keinginan untuk segera mengembalikan
‘modal’ yang telah dikeluarkan selama proses pemilu/pemilukada. “Gaji tiap
bulan yang didapat kandidat bila terpilih tentulah tidak cukup untuk
mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Jalan satu-satunya adalah
korupsi. Tidak sedikit kandidat pilkada yang berusaha mencari dana perseorangan
atau kelompok tertentu untuk membiayai ambisinya menjadi kepala daerah. Jika
terpilih nanti, tentu dia harus siap membayar kembali dana yang telah dipakainya
itu,” ujarnya.
Zuly menambahkan, hal penting yang harus dilakukan adalah
memberikan pendidikan politik agar pemilih (khususnya di Indonesia) mampu
menjadi pemilih kritis, bukan pemilih pragmatis (hanya menyoblos dan tidak mau
tahu lagi), bukan pula pemilih oportunis (yang justru memanfaatkan untung rugi
dari terselenggaranya pemilu/pemilukada). “Warga negara yang kritis akan
berdampak pada kualitas pemilu yang diselenggarakan. Saat ini, kecenderungan
yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah terlalu mahal dari sisi
biaya, tetapi minim kualitas, karena pemilihnya tidak kritis. Pemilih kritis
adalah pemilih yang mengetahui pentingnya pemilu sebagai proses politik,”
terangnya.
Yogyakarta, 2 Mei 2012
Majunya negara Jepang bukan karena pemerintahnya yang pintar,
melainkan dibukanya kesempatan bagi pengusaha kecil untuk dapat berkembang. Hal
ini lantas membuat pemasukan pemerintah dari bidang pajak terus meningkat.
Dalam hal peningkatan usaha kecil, masyarakat Jepang menerapkan Kaizen. Makna
kata Kaizen sendiri adalah peningkatan berkelanjutan dan memperkecil kerugian.
Dalam penerapannya, kaizen mencakup perbaikan berkesinambungan yang melibatkan
seluruh pekerja dari level teratas hingga level terbawah.
Hal ini disampaikan oleh Dr. Fauzy Ammari dari Working Group
for Technology Transfer (WGTT), Kaizen Institute, Jepang saat menjadi pembicara
dalam “Seminar Internasional : Membangun Wirausaha, Teknologi, dan Edukasi
Perbankan untuk UKM”, yang diselenggarakan oleh Center FE UMY, Senin (30/4)
bertempat di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Fauzy mengatakan, penting bagi sebuah perusahaan menyadari
bagaimana peningkatan kualitas harus selalu dilakukan. “Kaizen adalah sebuah
pemahaman bagaimana mengkondisikan orang-orang yang bekerja di perusahaan untuk
selalu meningkatkan kualitas. Kualitas tidak tergantung pada alat, tetapi pada
siapa yang mengoperasikan alat tersebut,” jelasnya.
Dalam hal ini, lanjut Fauzy, unsur Kaizen untuk
diimplementasikan bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) sangatlah penting. “Ada empat
hal dalam hal ini, yang menjadi alasan mengapa Kaizen penting untuk diterapkan,
yakni akan mampu mengurangi waktu untuk proses produksi/jasa, menyesuaikan
teknologi yang akan dipakai pada step tertentu, mengkondisikan jalur produksi,
serta selalu menuntut perusahaan untuk memberikan training kepada pekerja
secara bertahap dan konsisten,” lanjutnya.
Saat ini, masih menurut Fauzy, permasalahan UKM di Indonesia
adalah pada aspek ketenagakerjaan dan pemasaran. “Tenaga kerja relatif kurang
memiliki keterampilan dan rendahnya produktivitas. Selain itu biasanya tenaga
kerja berasal dari daerah yang berbeda, sehingga mempersulit penyatuan
pemahaman pekerja. Selain itu, sebagian UMKM berorientasi pada pasar domestik
saja, padahal pasar luar negeri justru sangat luas, dan sebenarnya dapat
dijangkau bertahap dengan pengembangan sumber daya dan teknologi,” ucapnya.
Yogyakarta, 30 April 2012
