Komitmen pemerintah lokal dalam hal mitigasi bencana masih rendah. Penelitian yang melibatkan 124 kota di Amerika menunjukkan hal tersebut. Terkadang pemerintah daerah cukup memiliki komitmen, namun tidak mengimplementasikannya. Padahal ketika peraturan mengenai tata guna lahan diterapkan, hal tersebut dapat mengurangi dampak kerusakan pada daerah rawan bencana. Peraturan cenderung didesak untuk diimplementasikan ketika daerah sudah mengalami bencana yang sangat besar.
Hal ini disampaikan oleh Rahmawati Husein, Ph.D, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY), saat mempresentasikan disertasinya yang berjudul "Kapasitas dan Komitmen Pemerintah Lokal dalam Mitigasi di Sepanjang Perairan Texas", bertempat di Kampus Terpadu UMY Kamis (12/1) pagi. Gelar doktor Rahmawati baru saja didapatnya dari Texas A & M University, Amerika Serikat.
Menurut Rahmawati, pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen atas peraturan demi menghindari dampak negatif yang besar saat terjadi bencana. “Di Texas, saya menemukan bahwa tidak banyak negara bagian yang menggunakan peraturan secara optimal. Peraturan pemerintah tidak banyak diimplementasikan, sehingga kerusakan saat bencana terjadi juga tidak dapat diantisipasi. Padahal, saat mitigasi bencana diterapkan, kerugian dapat ditekan, misalnya kerusakan dan kehilangan nyawa,” ujarnya.
Lebih lanjut Rahmawati menjelaskan, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur komitmen pemerintah lokal dalam mitigasi bencana. “Komitmen pemerintah diukur dengan melihat koordinasi antar satu pemerintah daerah dengan yang lain, berapa waktu yang dialokasikan untuk melakukan perencanaan, kerjasama dalam pemerintahan, kerjasama dengan departemen yang lebih tinggi, juga dengan melihat bagaimana kesepakatan yang dibuat dengan para stakeholder,” tambahnya. Rahmawati juga mengatakan, semua hal tersebut harus dilakukan secara optimal. “Walaupun jumlah staf untuk perencanaan sudah memenuhi, waktu untuk melakukan perencanaan pun harus dilihat. Karena perencanaan pun tidak akan optimal bila waktunya tidak betul-betul dialokasikan,” jelasnya.
Sedangkan untuk kapasitas, ada beberapa indikator pula, seperti alokasi dana dari pemerintah, juga training untuk para staf. “Para staf maupun kepala harus diberi informasi mengenai daerah yang rawan bencana dan bagaimana perlakuan atas daerah itu. Bila staf tidak tahu, bisa jadi perencanaan yang dilakukannya pun akan ngawur,” pungkasnya.
This entry was posted
on Rabu, Januari 11, 2012
and is filed under
Release Biro Humas UMY
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.
