Demokrasi yang kini terjadi di Indonesia
cenderung tanpa batas dan kurang rasa tanggung jawab. Perpecahan dan konflik
antar suku, konflik antara masyarakat dengan pemerintah acap kali terjadi. Hal
ini merupakan penyimpangan karakter atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi
bangsa. Seharusnya, asas demokrasi harus
kembali pada sila Ke-4 Pancasila, yang menjunjung tinggi musyawarah dan
mufakat.
Hal ini disampaikan oleh Dr. Dyah Mutiarin,
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY), setelah
acara Seminar “Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika” pada Sabtu (12/11) pagi.
Acara ini diselenggarakan oleh Jusuf Kalla School of Government (Magister Ilmu
pemerintahan UMY) bertempat di Kampus Terpadu UMY dengan menghadirkan Drs.
Afnan Hadi Kusumo, Anggota DPD RI, sebagai pembicara.
Dyah menambahkan, saat ini, penting sekali bagi
bangsa Indonesia untuk menanamkan falsafah Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat. “Kita harus kembali kepada Pancasila, agar bisa membentuk
kesamaan dalam menyikapi perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang beraneka
ragam, baik dari suku, budaya, agama, maupun yang lain, sehingga kebesaran hati
untuk saling menghargai harus terus dipupuk,” terangnya.
Sementara Drs. Afnan Hadi Kusumo, mengajak
orang Indonesia untuk kembali pada ke-Indonesiaan. “Saat ini, krisis politik
memunculkan kriminal politik. Berkembangnya mentalitas para elit pemerintah dan
sebagian warga yang dangkal, memunculkan orang-orang yang kurang visioner.
Sehingga semangat kebhinekaan dan persatuan ke-Indonesiaan dikalahkan oleh
ideologi yang sempit tentang keagamaan dan kedaerahan. Beragama tapi berada
dalam ‘kemalasan beragama’, tidak menyeimbangkan kesalehan individual dan sosial,”
ungkapnya.
This entry was posted
on Minggu, November 13, 2011
and is filed under
Release Biro Humas UMY
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.
