Sebuah daerah
tidak akan bisa maju bila di dalamnya terjadi konflik. Sama seperti berumah
tangga, pendekatan dan saling percaya merupakan hal penting untuk membentuk
rasa senasib dan menciptakan kebersamaan. Maka, mencari akar masalah dan
membentuk kepercayaan adalah solusi untuk mengatasi konflik di manapun, juga di
Papua. Dengan rasa saling percaya dan pendekatan yang tepat, maka konflik dapat
dihindari.
Hal tersebut
disampaikan oleh dr. Farid W. Husain, Mediator Konflik Papua, saat menjadi
pembicara dalam Seminar Jusuf Kalla School of Government dengan Tema “Konflik
Papua Dan Good Governance”, bertempat di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (15/11) pagi.
Seperti
dikatakan Farid, penyelesaian di Papua bisa dilakukan dengan mencari bibit/akar
masalah yang terjadi. “Problematika yang terjadi di Papua meliputi dua hal,
aspek antropologis dan budaya. Masyarakat Papua adalah masyarakat yang terbagi
ke dalam 250 suku, yang otonom, tidak tunduk satu sama lain,” paparnya.
Dalam
menangani konflik Papua, menurut Farid, harus menyentuh empat permasalahan
besar. Permasalah tersebut adalah masalah marjinalisasi dan diskriminasi,
kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik, serta kekerasan negara dan
pelanggaran HAM. “Konflik akan rawan terjadi bila ada persoalan sosial,
ekonomi, dan politik. Isu yang terjadi sekarang ini adalah isu upah di Freeport, kongres rakyat di Papua, dan
pembunuhan Kapolsek muda,” tegasnya.
Sementara
pembahas lain yang dihadirkan, Yosin Kogoya, memaparkan bagaimana kesejahteraan
belum dirasakan oleh masyarakat Papua. “Ketidakmerataan ada pada hampir semua
aspek, mulai pendidikan, ekonomi, keadilan, sampai kesehatan. Sarana dan pra
sarana ada, namun tenaganya tidak ada. Obat-obatan pun tidak berkualitas,
benar-benar seadanya. Bahkan, obat kadaluwarsa masih beredar di pasaran,”
terang mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMY asal Papua ini.
Sampai saat
ini, menurutnya, masyarakat Papua masih sangat mengharapkan adanya mediasi
antara pemerintah dengan rakyat Papua. Pemerintah, dalam hal ini presiden,
diharapkan bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Papua secara langsung.
This entry was posted
on Rabu, November 16, 2011
and is filed under
Release Biro Humas UMY
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.
